PROGRESS REPORT KONSULTAN INDIVIDU FASILITASI KELEMBAGAAN TPA REGIONAL

Progress Report

Proses Adaptasi Manusia di Lingkungan Pesisir

PENGANTAR

Dalam sebuah perjalanan hidup, manusia tentu tidak bisa lepas dari sebuah proses yang dinamakan adaptasi. Secara umum adaptasi diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Hidup manusia yang selalu dinamis, tidak statis, bisa berubah setiap saat tentu membutuhkan kemampuan adaptasi. Suatu saat manusia akan memasuki sebuah lingkungan baru yang mungkin berbeda dengan lingkungan tempat dia tinggal sebelumnya. Adaptasi membantu manusia untuk menyelaraskan kembali kehidupannya sehingga dapat berjalan sesuai dengan lingkungan yang baru. Perlu diingat di sini bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang bersifat umum dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia.

Terjadinya perubahan lingkungan yang secara teoritis diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut, akan menimbulkan pengaruh yang besar terhadap masyarakat, terutama yang bertempat tinggal di sekitar pantai. Pada kondisi ini, apa yang akan/dapat dilakukan oleh atau bagaimana masyarakat (khususnya yang tinggal di kawasan pantai) akan menyesuaikan/mengadaptasikan diri terhadap perubahan dan kondisi lingkungan yang baru, akan menjadi issue penting lain yang haruss dicermati dengan baik.

Masyarakat Pesisir dan Adaptasi Masyarakat

Dampak yang ditimbulkan oleh fenomena kenaikan muka air laut dan kerangka konsep adaptasi pada uraian sebelumnya memperlihatkan bahwa aspek mata pencaharian (infrastruktur) masyarakat merupakan hal yang akan terpengaruh oleh perubahan lingkungan yang terjadi dan mempengaruhi kebudayaan masyarakat secara keseluruhan. Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah pengaruh dari perubahan muka air laut terhadap aspek tempat tinggal/hunian masyarakat. Berkaitan dengan kedua hal itu, dalam bagian ini akan dikemukakan contoh-contoh, berdasarkan pengalaman penulis, tentang bagaimana masyarakat menyesuaikan diri terhadap dan tergantung dari lingkungannya, yang menyangkut aspek mata pencaharian dan tempat tinggal.

Beberapa contoh mata pencaharian masyarakat pesisir

Secara umum, masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai terdiri atas kelompok masyarakat yang menggantungkan sumber penghidupannya secara langsung atau tidak langsung dari sumber daya pantai/laut dan kelompok masyarakat yang sama sekali tidak tergantung dari sumber daya yang ada di laut/pantai. Sebagai contoh untuk kelompok yang terakhir adalah kelompok masyarakat yang tinggal di desa pantai (Desa Sungai Rawa di Kabupaten Siak-Propinsi Riau) yang melakukan penangkapan ikan di kawasan Danau Pulau Besar dan Danau bawah yang terdapat di hulu Sungai Rawa.

Pada kelompok yang menggantungkan sumber penghidupannya dari sumber daya laut/pantai berdasarkan lokasi kegiatannya dapat dibedakan dua kelompok yaitu kelompok nelayan yang melakukan kegiatan di laut lepas (off-shore) dan di laut dengan jarak relatif dekat dari pantai (in-shore) atau di kawasan pantai itu sendiri (“daratan”).  Berdasarkan kegiatannya, dapat dibedakan antara kelompok yang melakukan kegiatan penangkapan ikan (fish capture) dan yang melakukan usaha budi daya (marine/fish culture).

Kelompok nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas, dapat melakukannya secara berpindah-pindah pada berbagai lokasi tergantung dari musim dan keberadaan/migrasi ikan. Nelayan yang tinggal di pantai di Sulawesi Selatan, misalnya melakukan penangkapan ikan di Perairan Masalembo, Selat antara kalimantan dan Sulawesi, atau bahkan ke perairan di perbatasan antara Indonesia dan Australia. Nelayan di pantai-pantai Pulau jawa, melakukan penangkapan ikan di Laut jawa atau kawasan lain di Indonesia Timur, dsb.

Kelompok nelayan yang melakukan kegiatan di sekitar pantai, biasanya tidak melakukan migrasi yang intensif seperti nelayan laut lepas. Sumberdaya yang ada di sekitar pantai menjadi sumber penghidupan yang utama. Migrasi yang di lakukan biasanya dengan berpindah tempat tinggal dari suatu pantai ke pantai lain dengan tetap melakukan kegiatan penangkapan ikan di sekitar pantai.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok nelayan/masyarakat seperti ini, misalnya adalah penangkapan ikan di sekitar pantai dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang tidak terlalu “canggih” seperti jaring dengan ukuran “kecil” atau kail, atau menggunakan jaring yang ditarik dari tepi pantai seperti di pantai Timur Pangandaran.  Contoh lain adalah kelompok masyarakat yang menggantungkan sumber penghidupan dengan melakukan penangkapan/pengumpulan nener bandeng untuk dijual kepada para pemilik tambak seperti yang dilakukan oleh penduduk Pulau Kapoposang dan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan atau di propinsi lainnya; penangkap udang di sekitar hutan mangrove seperti yang dilakukan oleh beberapa transmigran di Kecamatan Wasile-Halmahera Tengah; penangkap ikan di kawasan terumbu karang seperti di kawasan terumbu karang Taka Bone Rate atau Bunaken; pengumpul kerang-kerangan di sekitar pantai Teluk Jakarta; penangkap ikan dengan menggunakan bagan tancap atau terapung yang umumnya dilakukan oleh nelayan Bugis di berbagai kawasan pantai di Indonesia seperti di Teluk Jakarta atau di Teluk Wasile-Halmahera Tengah; penangkap ikan/udang dengan menggunakan perangkap bubu yang dipasang di tepi-tepi pantai (memanfaatkan pasang surut) di berbagai daerah di Indonesia;  penangkap ikan yang memanfaatkan rumpon (rompong) di Sulawesi Selatan.

Termasuk kedalam kelompok masyarakat yang memanfaatkan sumber daya sekitar pantai atau di daratan adalah kelompok-kelompok masyarakat/nelayan yang mengembangkan usaha budidaya seperti budidaya rumput laut di Cilaut Eureun, Kabupaten Garut,  pembuatan garam di pantai-pantai kawasan Cirebon atau Madura, atau usaha budidaya perikanan tambak yang secara tradisional banyak dilakukan oleh masyarakat nelayan di tepi pantai.

Beberapa contoh adaptasi yang berkaitan dengan tempat tinggal

Adaptasi yang dilakukan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai dan menggantungkan sumber penghidupannya dari sumber daya yang ada, menunjukkan adanya keragaman. Di berbagai daerah di Sumatera dan Sulawesi, misalnya terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang mengembangkan cara hidup dengan bertempat tinggal di perahu yang sekaligus berfungsi sebagai alat dalam kegiatan penangkapan ikan. Contohnya adalah beberapa kelompok masyarakat Suku Bajo atau Suku Laut yang secara tradisional hidup berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah lain (nomaden) dan tinggal/hidup di atas perahu.

Contoh lain yang menunjukkan bagaimana masyarakat yang tinggal di tepi pantai mengadaptasikan dirinya, berkaitan dengan permukiman/tempat tinggal mereka, adalah pola permukiman kelompok masyarakat Kampung Laut di kawasan Sagara Anakan atau daerah-daerah lain yang mengembangkan dan membangun rumah-rumah mereka  di atas tiang-tiang pancang yang relatif tinggi yang menyesuaikan kepada pasang surut laut yang terjadi secara reguler.

Selain kedua contoh di atas, pada banyak kasus, pertumbuhan penduduk yang tinggi mendorong penduduk di kawasan pantai untuk merambah/membuka kawasan hutan ,mangrove atau “menciptakan” lahan-lahan baru yang dapat digunakan sebagai lokasi permukiman dan, terutama, sebagai lahan usaha. Sebagai contoh, di beberapa tempat seperti di kawasan pantai Kabupaten Bekasi, masyarakat dengan sengaja membuat jebakan-jebakan sedimen lumpur di pantai untuk mendapatkan lahan baru atau memperluas lahan yang sudah ada untuk kepentingan kegiatan tambak. Sejalan dengan munculnya lahan-lahan baru (“tanah timbul”), mereka juga mengembangkan permukimannya. Upaya seperti ini dilakukan oleh masyarakat sebagai respon atas semakin terbatasnya lahan yang mereka miliki/kuasai.

Potensi Dampak Kenaikan Muka Air Laut Terhadap Masyarakat

Dalam kerangka konsep adaptasi, secara teoritis dapat dikemukakan bahwa masyarakat akan selalu merespon perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi sebagai perwujudan adaptasinya terhadap lingkungan. Yang menjadi persoalan adalah apakah masyarakat akan selalu mampu menyesuaikan diri? Hal ini akan bergantung pada jenis dan besaran dampak yang ditimbulkan akibat perubahan lingkungan yang terjadi.

Secara teoritis, dampak akibat kenaikan muka air laut akan berbeda pada masyarakat yang menggantungkan sumber penghidupannya dari kegiatan penangkapan ikan di laut lepas dibanding dengan kelompok masyarakat yang menggantungkan sumber penghidupannya dari kegiatan penangkapan kerang-kerangan atau usaha tambak tradisional di tepian pantai atau daratan.  Kelompok masyarakat yang terakhir tampaknya akan mendapat pengaruh yang besar dibanding kelompok yang pertama. Namun demikian besaran dampaknya akan sulit diperkirakan karena dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan muka air laut terhadap habitat kerang-kerangam belun diketahui dengan jelas.

Dampak terhadap permukiman penduduk juga akan berbeda antara satu dengan yang lain. Kelompok masyarakat tertentu yang mengembangkan pola tempat tinggal seperti masyarakat Bajo atau Kampung Laut, kemungkinan tidak akan terkena pengaruh yang besar dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang membangun rumah-rumahnya secara permanen di atas tanah. Namun secara umum, persoalan yang akan dihadapi oleh masyarakat di kawasan pesisir, seperti pantai utara Jawa, akan jauh lebih besar apabila mereka terpaksa harus meninggalkan permukimannya. Keterbatasan lahan yang dimiliki akan mempersulit mereka dalam mencari lokasi permukiman yang baru.

Sejauh ini, informasi yang berkaitan dengan fenomena kenaikan muka air laut tampaknya masih sangat terbatas. Sementara itu, pemahaman masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan pesisir, tentang fenomena ini masih sangat terbatas. Karena itu, perlu dilakukan kajian-kajian yang  intensif mengenai potensi dampak akibat kenaikan muka air laut ini terhadap ekosistem. Pemahaman ini diperlukan karena akan sangat berkaitan dengan dan dapat mempengaruhi sistem mata pencaharian masyarakat yang sangat beragam yang juga perlu diidentifikasi dan kaji dengan baik.

Kriteria penentuan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap akhir dalam pengelolaannya, dimana diawali dari sumber, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, serta pengolahan dan pembuangannya. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan kerusakan atau dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan penyediaan fasilitas dan penanganan yang benar agar pengelolaan sampah tersebut dapat terlaksanan dengan baik.

Penentuan tempat akhir pembuangan (TPA) sampah harus mengikuti persyaratan dan  ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah melalui SNI nomor 03-3241-1994 tentang tata cara pemilihan lokasi TPA sampah.

Persyaratan didirikannya suatu TPA ialah bahwa pemilihan lokasi TPA sampah harus mengikuti persyaratan hukum, ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), ketertiban umum, kebersihan kota atau lingkungan, peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan perencanaan dan tata ruang kota serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk menentukan lokasi TPA ialah sebagai berikut (SNI nomor 03-3241-1994) :

 1. Ketentuan Umum

Pemilihan lokasi TPA sampah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1.   TPA sampah tidak boleh berlokasi di danau, sungai, dan laut.

2.   Penentuan lokasi TPA disusun berdasarkan 3 tahapan yaitu :

·      Tahap regional yang merupakan tahapan untuk menghasilkan peta yang berisi daerah atau tempat dalam wilayah tersebut yang terbagi menjadi beberapa zona kelayakan

·      Tahap penyisih yang merupakan tahapan untuk menghasilkan satu atau dua lokasi terbaik diantara beberapa lokasi yang dipilih dari zona-zona kelayakan pada tahap regional

·      Tahap penetapan yang merupakan tahap penentuan lokasi terpilih oleh instansi yang berwenang.

3.  Jika dalam suatu wilayah belum bisa memenuhi tahap regional, pemilihan lokasi TPA sampah ditentukan berdasarkan skema pemilihan lokasi TPA sampah.

 2. Kriteria

Adapun Kriteria untuk penentuan lokasi TPA sampah dibagi menjadi tiga bagian :

a. Kriteria regional, yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan zona layak atau tidak layak sebagai berikut :

1)  Kondisi geologi

a.    tidak berlokasi di zona holocene fault.

b.   tidak boleh di zona bahaya geologi.

2)  Kondisi hidrogeologi

a.    tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dari 3 meter.

b.   tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10-6 cm / det.

c.    jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di hilir aliran.

d.   dalam hal tidak ada zona yang memenuffi kriteria-kriteria tersebut diatas, maka harus diadakan masuJkan teknologi.

3)  kemiringan zona harus kurang dari 20%.

4)  jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000 meter untuk penerbangan turbojet dan harus lebih besar dari 1.500 meter untuk jenis lain

5)  tidak boleh pada daerah lindung / cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahun

b. Kriteria penyisih, yaitu kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi terbaik yaitu terdiri dari kriteria regional ditambah dengan kriteria berikut :

1) Iklim

a.    hujan intensitas hujan makin kecil dinilai makin baik

b.   angin : arah angin dominan tidak menuju ke pemukiman dinilai makin baik

2) Utilitas : tersedia lebih lengkap dinilai lebih baik

3) Lingkungan biologis :

a.    habitat : kurang bervariasi dinilai makin baik

b.   daya dukung : kurang menunjang kehidupan flora dan fauna, dinilai makin baik

4) Kondisi tanah

a.    produktivitas tanah : tidak produktif dinilai lebih tinggi

b.   kapasitas dan umur : dapat menampung lahan lebih banyak dan lebih lama dinilai lebih baik

c.    ketersediaan tanah penutup : mempunyai tanah penutup yang cukup dinilai lebih baik

d.   status tanah : makin bervariasi dinilai tidak baik

5) Demografi : kepadatan penduduk lebih rendah dinilai makin baik

6) Batas administrasi : dalam batas administrasi dinilai makin baik

7) Kebisingan : semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik

8.) Bau : semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik

9)  Estetika : semakin tidak terlihat dari luar dinilai makin baik

10) Ekonomi : semakin kecil biaya satuan pengelolaan sampah (per m3 / ton) dinilai semakin baik.

c. Kriteria penetapan, yaitu kriteria yang digunakan oleh instansi yang berwenang untuk menyetujui dan menetapkan lokasi terpilih sesuai dengan kebijaksanaan instansi yang berwenang setempat dan ketentuan yang berlaku.

Perbandingan dengan Negara lain

Inggris

Adapun yang menjadi kriteria penentuan lokasi TPA di negara Inggris adalah sebagai berikut :

  1. Tidak dimungkinkan terjadi kontaminasi terhadap air tanah.
  2. Permebilitas tanah dan faktor geologi lainnya.
  3. Bahaya banjir dan tanah longsor.
  4. Keamanan jalur transportasi.
  5. Tidak terdapat masalah-masalah keamanan lainnya yang terkait dengan masyarakat.
  6. Kemudahan dalam pelayanan.
  7. Tolak jika berada pada area konservasi/tangkapan air.
  8. Tanah yang tidak stabil atau lunak, tanah liat atau campuran tanah liat dan tanah.
  9. Lokasi sensitif, terdapat material mudah terbakar dan meledak.
  10. Tanah yang mengalami penurunan, mengandung bahan tambang, minyak dan gas
  11. Tanah jenuh, seperti rawa.
  12. Area pemanfaatan air tanah tinggi.
  13. Terdapat potensi air permukaan, area di atas intake.
  14. Terdapat SDA, habitat spesies tertentu, taman dan hutan.
  15. Lahan pertanian atau hutan ekonomi untuk kepentingan budaya.
  16. Lokasi bersejarah dan Arkeologi
  17. Populasi menetap

Kriteria yang terkait dalam pemilihan lokasi TPA sampah tersebut di atas secara umum dapat berkaitan dengan: lokasi TPA yang jauh dari pemukiman, kondisi geologis atau keadaan tanah, transportasi pola pengangkutan sampah dan kondisi mata air.

 AMERIKA SERIKAT

Adapun yang menjadi kriteria penentuan lokasi TPA di negara Inggris adalah sebagai berikut :

  1. Batas gempa 0-1 skala richer.
  2. Kemiringan lahan kurang dari 10 %.
  3. Jauh dari aliran permukaan (sungai kecil).
  4. Tidak ada pusat permukiman pada arah angin.
  5. Jarak ke arah fasilitas umum lebih besar dari 250 m.
  6. Jarak lokasi ke jalan umum lebih besar dari 500 m.
  7. Bukan lahan pertanian yang produktif.
  8. Kepadatan penduduk rendah.
  9. Keragaman species rendah.
  10. Jarak dari sungai yang menjadi sumber air penduduk lebih besar dari 1,5 km
  11. Lebih jauh 600 m dari sumber air minum

Kriteria yang terkait dalam pemilihan lokasi TPA sampah di Amerika Serikat tidak dijadikan pedoman baku dalam penentuan kriteria semua daerah dapat disesuaikan dengan daerah masing-masing karena perbedaan struktur dan kondisi geologisnya.

Diharapkan dengan adanya kriteria-kriteria penentuan lokasi TPA hendaknya dapat meminimalisasi dampak dari penentuan lokasi TPA dan memberikan solusi dalam penentuan lokasi yang tepat sesuai dengan SNI yang telah ditetapkan. Dapat ditarik kesimpulan dari 2 negara yang digunakan sebagai pembanding, bahwa penentuan lokasi TPA hendaknya memperhatikan kondisi geologis, mata air, lokasi pemukiman, lokasi lahan yang masih produktif seperti pertanian dan lain-lain.

Oleh : Nym Ngurah Adisanjaya

Dirangkum dari berbagai sumber

Workshop Pembentukan Kelembagaan Persiapan TPA Regional Bima

workshop kelembagaan TPA Persiapan Regional Kota Bima

Diharapkan melalui forum Workshop ini, konsep pembentukan kelembagaan TPA Regional di Bima dapat segera terbentuk dengan dasar hukum, kesepakatan kerjasama dengan Dinas Terkait, baik Kabupaten dan Kota.